uu tentang pengelolaan sampah. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. uu tentang pengelolaan sampah

Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan sampah, juga mengatur bahwa sampah dapat dija-dikan sumber energi. 6ABSTRAK: a. BALI, KOMPAS. 26 2008, UU No. ABSTRAK PERATURAN. Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku. Regulasi. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2009: Tentang: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: Tempat PenetapanTujuan pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. Pejabat Pengundangan. Sumber. -----, 2009. (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019. Sampah Laut (Marine Debris) Definisi Sampah Laut. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik is a government regulation that sets the rules and standards for managing specific types of waste in Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. Berdasarkan undang-undang, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah di desa. "Berdasarkan UU No. E. Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Berwawasan Lingkungan. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dimaksud yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sisa proses alam yang dapat berbentuk padat atau semi padat, dapat berupa zat organik atau organik, dan bersifat bisa terurai atau tidak bisa terurai yang dianggap tidak. Larangan pembakaran sampah diatur dalam Pasal 29 huruf g UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. A. Dasar hukum Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 23 Tahun 2014, UU No. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adanya persepsi yang salah tentang sampah. Pasal 29 yang terdapat dalam UU No. Login. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional, dengan sistematika sebagai berikut : 1. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sebagai berikut: “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 5. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008). Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. Undang – Undang no. Menurutnya, peraturan mengenai pengelolaan sampah telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Asas dan Tujuan; b. 2008. Belum Tersedia. dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Setelah sebelumnya aturan mengenai pengelolaan sampah pernah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, kini di tahun 2021 Gubernur DKI. Koalisi ini telah mengajukan dokumen sahabat pengadilan (Amicus Curiae) ke Mahkamah Agung, berisi penalaran akademis dari perspektif hukum mengenai kesesuaian pelarangan plastik sekali pakai dengan UU Pengelolaan Sampah, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP); 10. 18 tahun 2018, pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penangan sampah. Subjek. n. Dalam Undang-Undang ini diatur bagaimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 42 tayangan 23 halaman. Peraturan Gubernur tentang kendaraan angkutan sampah 4. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. U. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 93 4. Negara Indonesia selain memiliki kondisi geografis yang strategis juga. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda terkait retribusi sampah, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Perumahan Cikarang Baru,. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Peraturan Mendagri No. Abstrak. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas: Sampah yang Mengandung B3, Sampah yang Mengandung Limbah B3, Sampah yang Timbul Akibat Bencana, Puing Bongkaran Bangunan, Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik. Tentang Provinsi Kabupaten/Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya agar pengelolaan sampah elektronik dapat dilakukan sesuai dengan standar. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga da n Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 18 Tahun 2008 Pasal 3 tentang pengelolaan sampah dikatakan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas. jejaring dalam pengelolaan sampah; 6 UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4 7 UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5 8 UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1)Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan: penyimpanan (sementara, pengumpulan, pemindahan, atau pengangkutan, pemrosesan dan. Sesuai amanat Undang-Undang No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH . Untuk penanganan sampah. Seharusnya pemda Kab/Kota persegera merealisir dengan “tegas. 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dan pasal 4 . McDougall et. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 27 Bentuk Peraturan. Pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA seharusnya merupakan singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir dan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. Terbitnya SK Bupati Kabupaten Bantul mengenai Status Darurat Pengelolaan Sampah yang diantaranya penutupan TPAS Regional Piyungan mulai. - Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif DPR RI. Penanganan Sampah Laut MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar menjelaskan dirilisnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pada 8 Juni 2020 melengkapi seluruh regulasi pengelolaan berbagai jenis sampah. Unduh dokumen ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang. - Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Sampah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Glosarium. sementara peraturan perundangan lain, dihasilkan dari telaah pustaka (Sati, 2019; Saraswati, 2009; Saraswati; 2013). Peraturan Gubernur tentang Standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah 3. Pengelolaan sampah di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah membutuhkan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Komitmen tersebut dipertegas dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara dapat berlangsung secara lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang . TPA yang dulu merupakan Tempat Pembuangan Akhir, berdasarkan UU No. Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah. . Purdom. bahwa dalam upaya. 2. com - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan sebanyak 636 desa di Bali sudah bisa menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber pada tahun 2022. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. . PP No. Pengurangan sampah (wate minimization), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3) b. 3. Berita. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Status: Hanya untuk pelanggan Pengelolaan Sampah Ditetapkan: 07 Mei 2008 Berlaku: 07 Mei 2008 SembunyikanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. PENGELOLAAN SAMPAH 2014 PERDA KOTA PEKANBARU NO. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. TPA di Jakarta pada tahun 2004. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. 32 Tahun 2009, UU No. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup : 2008. Dasar hukum peraturan pemerintah (pp) ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945 dan uu nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan. 2011. Minggu, 29 September 2019. rian dan pengumpulan data-data yang terkait mengenai sampah dari masyarakat dan melalui pengamatan untuk mengetahui lebih jelas mengenai informasi. Ketiga langkah ini merupakan turunan dari dua aturan. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 3 Tahun 2015Sistem pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 2. . yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Glosarium. TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang wajib Regulasi pengelolaan sampah elektronik di Indonesia saat ini tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan. Selain itu, ada dasar UU No. Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) 2. Undang-undang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah di jalan daerah mereka. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan. Mungkin ini alas an mengapa peraturan menteri yang mengatur tentang EPR tidak kunjung disahkan. PENDAHULUAN 1. U Pasal 29 yang terdapat dalam UU No. 1. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya. UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan. Jakarta: Pemerintah berkomitmen mengurangi sampah plastik hingga 70 persen di laut pada 2025. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kebijakan Impor Limbah Non B3. Sampah (UU-18/2008): Definisi sampah menurut UU-18/2008 tentang Pengelolaan Sampah [68] adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Halaman ini telah diakses 9960 kali. c Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pembiayaan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (“APBD”). Undang-Undang (UU) No. bahwa pengelolaan sampah. - Mengkoordinasi. 52 tons. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang: a. Ketentuan Pasal 9 diubah; 4. Naskah Akademik| i. E. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma baru tentang pengelolaan sampah adalah dengan pengurangan dan penanganan sampah (UU RI No. Sedangkan sampah plastik adalah sampah yang. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; 5. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51 Hlm. Sedangkan plastik diperkirakan akan mencapai 9. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH. KETENTUAN PENUTUP. Peraturan Menteri. Badan / Pengarang. 23 2014, PP No. Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. pah spesifik adalah sampah yang Sam karena sifat, konsentrasi, Lalu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran. PENDAHULUAN A. Komitmen tersebut dipertegas melalui Peraturan Presiden. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan. Peraturan Daerah 13/2019 perubahan atas Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Walikota Tangsel 50/2017 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Walikota Tangsel 21/2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah. H. UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU Nomor 64 Tahun 1958, UU. Mueller. Pemkot Kota Batu berkomitmen untuk mengoptimalisasi pengelolaan sampah melalui TPS3R yang pada akhirnya mampu mengurangi timbulan sampah di. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan. Metode pengelolaan sampah di Indonesia salah satunya melalui pengubahan sampah menjadi energi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. “Semua bergerak,” kata dia kepada Tempo, Selasa 21 Februari 2023 malam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman diatur dengan peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. ABSTRAK: bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Adapun pengurangan sampah meliputi aktivitas untuk membatasi produksi sampah, pendaur ulangan sampah, dan/atau pengunaan kembali sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif akan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bahkan dalam kebersihan lingkungan hidup.