sebutkan pihak pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa. APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. sebutkan pihak pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa

Lessee dalam leasing adalah pihak. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja. pendapatan daerah 1) Pihak Terkait : Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Kerjasama Desa dan Hibah, Bunga Bank, Sumbangan dari pihak Ketiga, serta pendapatan lainnya yang diterima melalui transfer ke rekening kas desa. Menurut aturan yang terkait, APBDes berisi 3 komponen penting yaitu : Pendapatan Desa. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan) Bupati/Camat; Peran Para Pihak Yang. Yaitu dokumen sumber dan bentuk dokumen pendukung. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama oleh pihak auditor dan pihak klien /perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Permenkeu 225/PMK. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa terdiri dari:Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Atau tengok juga inovasi-inovasi yang dihasilkan pegawai BPK di Perwakilan Sumatra Selatan. DPPKAD menerima pendapatan pajak hotel bulan maret dari Hotel Maleo sebesar Rp. Undang-Undang No. perencanaan; b. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya pemahaman. 2) Dokumentasi. Sebagai contoh, dua desa yang telah bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama akan mengembangkan lebih jauh dengan melibatkan investor. (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari: a. Sebelum membahas tata kerja perlu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 944,5 triliun dan Transfer. Supaya alokasi dana desa dalam pelaksanan APBDesa benar-benar diimplementasikan, perlu dilakukan proses penguatan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengelola keuangan desa, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berorientasi kepada peningkatan kesejahetraan. Pendapatan yang langsung disertai penerimaan Kas Pendapatan yang dipungut oleh SKPD penghasil berupa Pendapatan Asli Daerah, dapat diterima kasnya oleh Bendahara Penerimaan atau melalui bank yang ditunjuk Bila melalui Bendahara Penerimaan, maka pada saat diterima, berdasarkan kuitansi/bukti. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah. 6. 1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam. Pengertian pelaku ekonomi adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Aset 96 F. 3. Milik Desa Kerto Raharjo dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai upaya penguatan ekonomi desa yaitu : 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat : Pemberian berupa uang dari pihak ketiga b. Cara Menganalisis Bukti Transaksi Akuntansi. 16/2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para Pelaku Usaha. Pengertian Transaksi. membayar tagihan pihak ketiga; 03. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD adalah: PPKD. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyelenggaraan negara tersebut. 1: Internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggara urusan pemerintahan desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara dan Kaur atau kepala seksi. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. Laporan yang berhasil ini bersifat serba guna ( general purpose ). Bendahara Penerimaan Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APBDes. Bisnis. Siklus Pendapatan. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga bank, dan; Pendapatan lain desa yang sah. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah. 5. dalam 4 (empat) proses berikut ini: a. Penerimaan Daerah. Kalimat pembuka biasanya diisi dengan ucapan syukur kepada banyak pihak. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 1. 1. organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan. 2. Dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah, Alokasi Dana Desa diberikan. Hal ini terkait dengan sumber-sumber keuangan desa. 1. Edited by Cermati. Tim yang biasa disebut dengan procurement management tersebut melakukan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan perusahaan, seperti alat tulis kantor, bahan bakar kendaraan untuk mendukung mobilitas karyawan,. 085263863944. Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. 3. 1. desa. Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. 1. Pertama biasanya dipanjatkan pada Tuhan, keluarga, orang terdekat yang memberi support, serta pihak-pihak penting yang berkontribusi dalam proses pembuatan penulisan. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat. Jenis-jenis pasar ada banyak, salah satunya pasar uang. Prosedur Akuntansi atas Transaksi yang Bersifat Akrual 103 H. Sebagaimana perannya yang tidak sama, kegiatan 4 pelaku ekonomi juga berlainan. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ) 2. Umum ». 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. dokumen yang terkait dengan penerimaan penugasan dan beberapa studi pustaka. 1. yang terkait. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya: 1. Perbaikan kelembagaan (Better institution) Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelompok 50Pembiayaan DesaPerubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh. a. kesejahteraan rakyat. Definisi : Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. Menggalang pendanaan dari pihak ketiga. 3. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Pendapatan merupakan sebuah hasil dari aktivitas penjualan produk atau jasa di sebuah perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Pihak Pengawas (Auditor) Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah: 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dana desa merupakan anggaran yang digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. 11 Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa akan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatanDAK-LO antara lainKementerian Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas Daerah Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatanDAK-LO antara lain:Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana alokasi Khusus (yang diterbitkan. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), penerima pana. 12 2. Kelompok Transfer, 3. 000,- Sistem Akuntansi No. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. 2 Laporan keuangani. Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas panduan lengkap cara penyusunan APBDes 2023, yang terdiri dari beberapa aspek penting, seperti lampiran, kode rekening, cover, dasar hukum penetapan, parameter, dan PMK Dana. Menurutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setidaknya terdapat enam permasalahan. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:16 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 6. Sementara untuk masa pengelolaannya, yaitu selama 1 tahun anggaran yang terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Ekualisasi pajak properti. B. 8. Desa dengan tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bnersangkutan. KETENTUAN PERALIHAN. Desa Merupakan Representasi Dari Kesatuan Masyarakat Hukum Terkecil Yang Telah Ada Dan Tumbuh Berkembang Seiring Dengan Sejarah Kehidupan Masyarakat Indonesia Dan Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Tatanan Kehidupan Bangsa Indonesia. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. 1. Restitusi. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)Adapun asas Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) di antaranya transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. d. Belanja yang dimaksud ada pada belanjadapat berarti perusahaan lain, tergantung sudut pandang yang digunakan. Fungsi dan Tujuan APBD. 55 tahun. Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut. Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor dimana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas, proses audit ini akan dilakukan untuk menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat transaksi penerimaan kas BUD ke dalam Jurnal Umum. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. 000. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang. 1. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Subjek : Pihak yang dapat menyewa antara lain Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa, Perorangan, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara dan badan usaha lainnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) PPK-SKPD. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa 1. Karena di tahun tersebut akan ada banyak perubahan aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 yang terdiri atas: Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari hasil usaha desa (HUDes), hasil. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Pada jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan. B pelaporan. d. Penganggaran Dana. APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pembiayaan Konsumtif. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Perkembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari pengembangan pasriwisata di daerah (Oktavia 2017; Sutanto 2016). Sumber Penerimaan Negara Dikutip dari laman Kemenkeu, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sebagai mitra-masyarakat dalam upaya pemberdayaan, pendamping desa harus memiliki prinsip yang mampu memajukan kelompok. MAKSUD Modul ini petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses sistem akuntansi pelaporan keuangan BA1. 2 2. Dokumen ini disusun oleh BPKP dan Kemendagri untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan program prioritas Nawa Cita secara bersih, transparan dan akuntabel. [4] Keuntungan. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Belanja desa yaituJadi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Objek : BMN berupa tanah dan/atau. 21. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) 2. org, pengertian pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 : 1. Mekanisme permohonan ini dilakukan oleh seluruhLeasing adalah suatu bentuk pembiayaan yang penyediaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu tertentu baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), dimana pihak penyewa (lessee) harus membayar uang secara berkala terdiri dari. Pendapatan asli desa ini pun terbagi menjadi empat jenis, di antaranya: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan Hibah dan Sumbangan merupakan sumber pendapatan Desa yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Ketentuan Peralihan dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatakan bahwa pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan. Pembuka. Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jurnal Transaksi yang Bersifat Akrual 104 I. yang baik akan menjamin keberhasilan auditor dalam melakukan proses audit yang terbaik dalam setiap penugasan yang dilakukannya. Berikut adalah pihak-pihak yng terkait dengan pelaksanaan keuangan desa. 4. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. PPK-SKPD dan 2. 2. Anda berhak untuk mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan. Pertanggungjawaban. Macam-Macam Bidang Akuntansi. D. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Pedoman Keuangan Desa adalah dokumen yang berisi panduan teknis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2. Pihak-Pihak yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: a. Daftar Isi :Baca juga: Pengertian Faktur, Jenis, Komponen dan Fungsinya dalam Bisnis. Definisi pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Terkait hal ini, beberapa pertanyaan kerap mencuat terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Lingkup Keuangan Desa dibahas di pasal 71 UU Desa. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Ir. Pasal 72 UU nomor 6 tahun 2014 menyebutkan sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehMenurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 7 sumber pendapatan desa yang harus dipahami dengan baik. Sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 yang terdiri atas: Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari hasil usaha desa (HUDes), hasil Kekayaan desa. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa. Dimana kedua dokumen transaksi ini sama-sama penting antara satu dengan yang lain, lantaran mempermudah dalam melakukan arsip data keuangan pada. Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2. APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Aset desa dapat terdiri dari: (a) Kekayaan asli desa; (b). Karena sekali lagi, meskipun desa memiliki otonomi, namun terkait dengan dana desa, bentuk. 43 Nungky Adeliya, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) PENDAHULUAN Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. terbatas pada pemilik perusahaan tetapi juga pada pihak-pihak lain yang terkait dalam hal ini yaitu kreditur.